Aceh Sumbang Rp 1,16 Miliar untuk Palestina

BANDA ACEH - Alhamdulillah! Aksi kemanusiaan untuk Palestina di Aceh berhasil mengumpulkan dana senilai Rp1.163.872.800. Dari hasil sumbangan masyarakat tersebut uang tersebut nantinya akan diserahkan kepada rakyat Gaza, Palestina yang sedang menghadapi agresi militer zionis Israel.

Panitia dari Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP) Aceh, Afrial Hidayat mengatakan, dana tersebut terkumpul dari kegiatan Road to Concert untuk Palestina yang digalang di seluruh Aceh, termasuk konser di Gedung AAC Banda Aceh yang dimeriahkan Fadli Padi dan penyanyi religi Sulis pagi tadi.

"Itu merupakan total sementara donasi yang telah terkumpul dari seluruh Aceh dan saat konser," kata Afrial di Banda Aceh, Minggu (18/11/2012). Selain uang tunai, banyak juga warga yang menyumbang barang berharga seperti emas, telpon genggam, kamera bahkan laptop.

"Ada juga yang menyumbang uang dolar dan ringgit. Kami belum menjumlahkan semua, karena barang-barang ini nantinya akan diuangkan terlebih dahulu sebelum diantar ke Palestina." katanya.

Fadli "Padi" Lelang Mic Kesayangan

liputan6.com

Dalam konser di Gedung AAC, Satu unit mikrofon Fadli Padi terlelang Rp 17 juta pada konser tersebut. Microphone yang sudah dipakainya sejak 13 tahun lalu, sejak menjadi vokalis Padi.

"Mic ini sudah saya pakai sekitar 13 Tahun dan akan saya lelang serta seluruh uang yang saya lelang akan saya sumbang ke untuk rakyat Palestina," ujarnya.

"Harga lelang mikrofon ini saya sumbangkan untuk rakyat Palestina dan saya tidak menyangka harga lelangnya akan mencapai Rp 17 juta," kata Fadli saat menghibur para penonton di konser amal tersebut.

atjehlink.com

Mikrofon yang juga telah melanglang buana ke seluruh Tanah Air bersama penyanyi papan atas itu dibeli oleh seorang penonton, Raihan Iskandar. Ia adalah anggota DPR RI asal Aceh.

Fadli berharap penderitaan rakyat Palestina akan segera berakhir dan seluruh masyarakatnya hidup damai sebagai sebuah negara merdeka.

Konser amal dari Aceh untuk rakyat Palestina yang diselenggarakan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Aceh juga melelang syal Palestina yang ditandatangani artis internasional Maher Zain. Syal ini dibuka pada harga Rp 10 juta, terlelang dengan harga Rp 13 Juta oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa`aduddin Djamal.

Perwakilan rakyat Palestina, Syaikh Shadi Rageb yang hadir diacara amal itu mengaku haru dengan solidaritas rakyat Indonesia terhadap mereka.

"Perjuangan rakyat Palestina mempertahankan tanah Palestina dan Masjid Al-Quds dari jajahan Israel, bukan hanya milik Palestina namun juga seluruh rakyat di dunia," tukasnya.

Muhammadiyah minta Indonesia lebih berani dukung kemerdekaan Palestina

JAKARTA (Arrahmah.com) - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dengan tegas mengutuk keras setiap aksi kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

"Muhammadiyah sangat-sangat mengutuk keras setiap aksi kekerasan, kezaliman, dan kebiadaban dari zionis Israel ke Palestina. Kami sejak dulu memiliki komitmen untuk terus mendukung perjuangan Palestina memperjuangkan kemerdekaannya," kata Din, seperti yang dilansirvivanews, Jakarta, Minggu (18/11).

Hal itu disampaikan Din usai menghadiri peringatan Milad Muhammmadiyah ke-100 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (18/11). Oleh karena itu, Muhammadiyah memperkarsai berdirinya hubungan persahabatan Palestina- Indonesia.

"Setahu Kami, pemerintah Indonesia mengapresiasi dan cukup aktif terhadap masalah Palestina, baik di forum PBB maupun di forum lain, agar betul-betul ada solusi yang berkeadilan dan setara," kata Din.

Din membantah pemerintah Indonesia dianggap kurang berani mendukung kemerdekaan Palestina.

"Tapi harus ditingkatkan lagi, terutama di forum OKI atau PBB. Dan bicaralah pada negara Adikuasa. Kita sudah moderatlah, kita dukung solusi untuk dua negara itu agar dapat berhubungan dengan damai. Dua negara harus dapat keadilan. Jangan hanya Israel yang diberikan kesempatan," kata Din.

Awas! Tipu-tipu Jakarta Aceh (Jangan) Tertipu Lagi

PERCAYA atau tidak, sejak dulu Aceh atau orang Aceh cukup dikenal dengan tipu muslihat atau taktik untuk mewujudkan sebuah tujuan, baik tujuan politik perperangan demi perjuangan melawan kolonialisme. Bahkan Belanda mengakui akan kehebatan orang Aceh dalam hal ini. Salah satu cerita yang paling termasyhur adalah ketika masa penjajahan, pejuang Aceh bernama Teuku Umar berhasil menipu kolonial Belanda.

Awalnya ia bersedia berunding dengan bekerja sama membantu menaklukkan perlawanan masyarakat Aceh. Tapi akhirnya Belanda malah dikelabui oleh suami Tjoet Nyak Dien ini. Ratusan pucuk senjata berhasil dicuri dan digunakan kembali untuk melawan Belanda.

Selain cerita tersebut, sebenarnya masih banyak tipu-tipu masyarakat Aceh yang ternukil dalam sejumlah hikayat. Menurut sejumlah kalangan, “tipu Aceh” ini dapat diartikan sebagai “tipu” untuk kepentingan pribadi, di sisi lain cara tersebut juga merupakan “taktik” untuk mencapai sebuah tujuan politis dan perjuangan membela bangsa Aceh melawan segala bentuk kolonialisme.

Meski tipu-tipu Aceh ini sangat dikenal bahkan sempat menjadi bagian dari catatan seorang pengarang asal Jawa Barat dalam buku berjudul “Aceh di Mata Urang Sunda”, nyatanya di balik itu sejak masa kemerdekaan hingga kini, Aceh lah yang selalu tertipu atau dibohongi oleh pemerintah Pusat Jakarta. Situasi ini mulai terlihat sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno.

Sejak itu Aceh mulai tertipu dengan janji-janji semu. Pada masa pemerintahan selanjutnya bahkan lebih parah dari sekadar ditipu, Aceh bahkan “dibungkam”. Mirisnya hingga kini Aceh masih saja tertipu. Faktanya, ketika Pemerintah Republik Indonesia dan GAM menandatangani MoU Helsinki, sejumlah poin MoU tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah pusat hingga hari ini.

Dengan segudang alasan, Aceh harus tetap menunggu sejumlah poin MoU untuk direalisasikan. Bahkan baru-baru ini, Aceh kembali hampir tertipu ketika Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) kawasan bebas Sabang--yang cukup lama dinanti--dianulir oleh Kementerian Keuangan. Beberapa pasal yang telah disepakati, kembali dianulir oleh Menteri Keuangan, dengan alasan ada kesalahan ‘komunikasi” di jajarannya. Kesalahan seperti apa? Wallahu’alam.

Untung saja saat itu Wakil Gubernur Aceh segera menyampaikan hal tersebut kepada Presiden SBY dalam sebuah momen Pramuka di Jakarta. Jika tidak, aturan tersebut dapat menjadi tipu Jakarta berikutnya. Itu sebabnya reaksi keras datang. Aceh tentu tak ingin tertipu lagi, sebab dulu pelabuhan bebas juga sempat dihentikan oleh Presiden Soeharto dengan sebab-musabab yang kecil, misalnya disebut maraknya penyelundupan. 

Menurut Sejarawan Aceh, Drs Rusdi Sufi, berdasarkan sejarah Aceh, di balik tipu-tipu Aceh, cukup banyak tipu-tipu Jakarta terhadap Aceh. Berdasarkan pengalaman tersebut, ke depan para pemimpin maupun generasi Aceh harus berhati-hati dan jangan mudah terbuai dengan janji semu Jakarta. Intinya, masyarakat harus tetap bersatu agar tidak mudah dikelabui pihak Jakarta (pemerintah Pusat).

Sementara menurut Pemerhati Sejarah Aceh, Ramli A Dally, teknik tipu yang dilancarkan Jakartaterhadap Aceh hingga saat ini bisa saja telah di-setting dan menjadi bagian dari teori kekuasaan. Dengan kata lain, Aceh sejak dulu dijadikan kawasan tertentu (cadangan kekuasaan) untuk mencapai sebuah tujuan. Diibaratkan sebuah ular, katanya, meski kepalanya dilepas, namun ekornya tetap dipegang bahkan diikat dengan kuat. Untuk itu masyarakt Aceh harus tetap waspada terhadap tipu-tipu Jakarta.

Berdasarkan sejumlah sumber yang diperoleh dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, banyak catatan tentang perlakuan Pusat terhadap Aceh yang cukup memiriskan hati dan menyebabkan masyarakat Aceh dirugikan. Penipuan terhadap Aceh sebenarnya telah terjadi sejak zaman kemerdekaan atau masa revolusi kemerdekaan.

Dulu pada tahun 1948, saat masa revolusi kemerdekaan atau setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, seluruh kawasan Indonesia kembali diduduki oleh Belanda, kecuali Aceh. Awalnya, setelah Belanda menyerah kepada sekutu, pada September tahun 1948 tentera sekutu masuk ke Indonesia untuk menerima penyerahan Jepang kepada Indonesia. Namun saat itu penguasa sipil Belanda yakni NICA (Nederlandsch Indie Civil Administratie) menyusup masuk dan kembali menduduki Indonesia. Bahkan Presiden Soekarno ditangkap saat itu. Satu-satu kawasan yang tidak dimasuki Belanda adalah Aceh.

Saat itulah petinggi-petinggi RI datang ke Aceh yang tetap aman. Bahkan uang Indonesia (Oeang Republik Indonesia) pernah dicetak di Aceh. Selanjutnya pada 7 Mei 1949, ditandatanganilah kesepakatan yang dinamakan Perjanjian Rum-Royen. Berdasarkan perjanjian tersebut, tahanan politik dibebaskan, Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesi Serikat, selanjutnya akan diselenggarakan Konfrensi Meja Bundar antara Belanda dengan Indonesia setelah Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Saat itulah Soekarno dibebaskan. Setelah dibebaskan, ia datang ke Aceh bersama sejumlah rombongan.

Kedatangannya ke Aceh melalui lapangan terbang di Lhoknga disambut sangat meriah oleh masyarakat. Selanjutnya diadakan pertemuan dengan para tokoh dan saudagar Aceh di Hotel Aceh yang kini hanya tinggal tapaknya saja, yakni kawasan samping Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Saat itu Aceh merupakan sebuah Keresidenan Aceh yang dipimpin oleh T. Daudsyah setelah menggantikan T. Nyak Arif. Soekarno juga bertemu dengan Daud Beureueh yang merupakan Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo.

Kala itu Daud Beureueh meminta agar khusus kawasan Aceh diberlakuan syariat Islam. Soekarno menyetujuinya. Aceh menyatakan setia kepada republik, namun Daud meminta agar kesepakatan tersebut dapat berbentuk hitam di atas putih (tertulus). Namun hal itu tak pernah terjadi. 

Soekarno dengan berlinang air mata bahkan bersumpah akan mewujudkan hal itu. Dia mengaku tak perlu bukti tertulis karena Daud Beureueh merupakan orang yang dihormatinya sehingga tak mungkin dikhianati. “Itulah tipu pertama yang terjadi terhadap Aceh. Presiden saat itu tak bersedia membuat perjanjian tertulis,”  kata Sejarawan Rusdi Sufi.

Tak cukup dengan tipu tersebut, siang harinya, saat berkumpul dengan para saudagar Aceh, Soekarno menginstruksikan kepada para saudagar bahwa di seluruh Indonesia, telah dibentuk semacam penggalangan dana untuk membeli pesawat milik Indonesia. Untuk itu para saudagar juga diimbau untuk menyumbang dana membeli pesawat.

Saat itu semua pedagang saling menatap dan terdiam. Lama terdiam, Soekarno kembali bicara “Jika tak menjawab, saya tak akan makan siang dengan para saudagar”, katanya. Akhirnya, saudagar setuju, maka terkumpulah sekira 20 kilo emasdari saudagar dan masyarakat.

“Maghrib Mengaji” Bakal Berlaku Seluruh Aceh

BANDA ACEH - Anggota Komisi E DPRA Tgk Makhyaruddin Yusuf mengatakan, program Magrib Mengaji sebagaimana yang dicanangkan Pemkab Aceh Besar dapat menjadi proyek percontohan (pilot project) untuk diterapkan di seluruh Aceh.

“Gaung mengaji bakda magrib jangan hanya terdengar musiman, tetapi harus diterapkan dengan sungguh-sungguh di seluruh Aceh,” kata Makhyaruddin, Selasa (13/11).

Dia sebutkan penerapan program Magrib Mengaji penting dalam rangka menyukseskan syariat Islam dan mencegah aliran sesat yang kerap terjadi di Aceh. “Kalau semua sudah dekat dengan Alquran maka aliran sesat akan mudah dibendung,” katanya.

Makhyaruddin menyebutkan pengajian Alquran akan mencegah masyarakat Aceh terutama remaja dari pengaruh negatif arus globalisasi, serta membentuk karakter bangsa yang bermoral.

Ia juga mengusulkan supaya program mengaji tersebut perlu diterapkan juga bagi orang dewasa untuk membentuk moral yang baik di tengah masyarakat.

Kalau perlu, katanya, PNS juga harus diberlakukan program wajib mengaji tersebut untuk membentuk moralitas yang baik dan mencegah korupsi dalam menjalankan tugas. Sedangkan soal teknisnya bisa disesuaikan dengan jam kerja di kantor.

“Program ini tidak boleh terhenti di Aceh Besar saja, tetapi seluruh bupati/walikota harus segera menyusul di daerah masing-masing, jangan sampai Beut Magrib yang merupakan budaya Aceh tersebut lenyap begitu saja,” pungkasnya. 

Dahlan Iskan, Presiden Masonic Mendatang?

Jakarta (voa-islam) Kooptasi gerakan Zionis Internasional menyusup hingga ke semua kalangan. Mereka bergerak untuk kepentingan Israel. Semua lapisan sosial dan politik, tak ada yang kalis dari penyusupan Zionis. Kalangan Zionis sangat pandai mengemas gerakan mereka  dengan jargon-jargon yang terkesan indah. 

Banyak tokoh yang muncul ke permukaan dengan pencitraan yang aduhai. Salah satunya ialah Dahlan Iskan, Menteri Badan Umum Milik Negara (BUMN).

Begitu menjabat, banyak gebrakan di lakukan, sehingga kalangan yang terkesima, kemudian Dahlan  menuai pujian dari berbagai kalangan. Namanya melambung. Belakangan Dahlan sudah mulai digadang-gadang sebagai calon Presiden Indonesia.

Tapi tahukah anda, Dahlan Iskan tercatat sebagai anggota dari Lions Club Indonesia. Ia tercatat sebagai anggota organisasi yang berafiliasi ke Yahudi itu dengan nomor  83335. Ia menjadi anggota dari District 307B Indonesia-Surabaya Surya. Ia sempat menjadi ‘President’ District tersebut. Kini ia menjabat sebagai salah satu direktor.          

Pantas kemudian pandangan-pandangannya sangat neoliberal. Di tengah jabatannya yang sekarang, ia pun tetap melanjutkan rencana privatisasi BUMN. Satu per satu BUMN yang ‘sehat’ masuk dalam rencana penjualan. Pembelinya tidak lain adalah kapitalis asing.

Sebelumnya, di media yang di pimpinnya yakni Jawa Pos Grup,Dahlan memberi tempat yang eksklusif  bagi kelompok Liberal, Ulil dan kawan-kawan. Mereka mengisi rubrik ‘Kajian Utan Kayu, yang pesan-pesannya kental akan nuansapluralisme dan deislamisasi.

Lions Club sendiri adalah sebuah klub yang di yakini oleh para ahli menginduk kepada Fremansonry-tangan dari Zionisme Internasional. Tidak semua orang bisa menjadi anggotanya. Hanya orang yang di anggap berhasil/sukses dan berpengaruh yang bias masuk ke dalamnya.

Lions Club secara lahiriah menyerukan ide “Ikatan Kemanusiaan” dan menghilangkan diskriminasi antara umat manusia. Namun hakikat yang sebenarnya adalah organisasi ini merupakan mantel selubung Zionisme.  

Ketika berbicara soal utang, Dahlan Iskan membuat "penyesatan" luar biasa ... klik disini artikelnya 

Setali tiga uang dengan Lions Club, ada juga Rotary Club. Organisasi yang induknya juga sama dengan Lions Club ini menancapkan kukunya di seluruh dunia termasuk Indonesia. Organisasi ini juga merekrut orang-orang berpengaruh di suatu wilayah menjadi anggotanya.

Salah satu yang terjerat adalah istri Walikota Solo, Kamis (23/2), Rotary Club (RC) Solo Kartini melantik Iriana Joko Widodo sebagai anggota kehormatan mereka, bersamaan dengan ulang tahun ke-107 Rotary Internasional.

Iriana mengaku senang di jadikan anggota ke hormatan karena tertarik dengan kegiatan Rotary Club yang banyak bergelutdi bidang kemanusiaan.

Sudah Sejak Lama

Sepak terjang kaki tangan Zionis di Indonesia sebenarnya telah berlangsung lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Mereka merekrut orang lokal untuk mempropagandakan slogan mereka yakni HAM, demokrasi, Sikap moderat, dan toleransi. Apalagi Belanda terkenal sebagai tempat pertemuan Zionis Internasional sejak dulu kala.

Dr Th. Stevens, seorang sejarawan Belanda, dalam bukunya: ‘Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764- 1962’ menyebut gerakan-gerakan kesukuan dan berbasiskan sekularisme,pluralisme dan liberalisme dan anti islam di gerakan oleh tokoh-tokoh anggota jaringan Zionis internasional.

Dalam buku yang peredarannya terbatas itu di sebutkan bahwa beberapa tokoh yang kini di sebut sebagai pahlawan adalah kaki tangan Zionis, sebut saja Boedi Oetomo, yang tokoh kuncinya adalah anggota jaringan Zionis Internasional, seperti Pangeran Ario Notodirejo yang merupakan anggota Loge Mataram dan ketua Boedi Oetomo antara tahun 1911-1914.

Nama lain yang di sebut dalam buku itu antara lain Raden Adipati Tirto Koesoemo, Bupati Karang Anyar dan menjadi anggota Lodge Mataram sejak tahun 1895. Lodge adalah pusat aktifitas para anggota freemason .

Juga ada nama Mas Boediarjo, Raden Mas Toemenggoeng Ario Koesoemo Yoedha, dan salah satu tokoh kemerdekaan Dr Radjiman Wedyodiningrat (Ketua Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia)

RM Adipati Ario Poerbo Hadiningrat, Bupati Semarang termasuk juga di dalamnya. Ia menulis buku berjudul: “Wat Ik als Javaan voor geest an ge moed in de vrijmetselarij heb gevonden” yang berisi tentang pengalaman hidupnya sebagai seorang jawa yang menemukan jiwa dalam organisasi Freemason.

Ada pula nama Sultan hamengkubuwono VIII, RM  AAA Tjokro Adiekoesoemo,RAS Soemiro Kolopaking Poerbonegoro Paku Alam VIII, dan juga Raden Said Soekanto. Nama terakhir ini adalah kepala kepolisian RI pertama yang menjabat pada tahun 29 September 1945 hingga 14 Desember 1959.

Di tahun 1952, saat masih menjabat sebagai Kapolri, Jendral (pol) Soekanto juga aktif menjabat sebagai Suhu Agung (Grandmaster) dari Timur Agung Indonesia atu Federasi Nasional Mason Indonesia. Ia memimpin Loji Indonesia Purwo Daksina. Ia juga menjabat sebagai ketua Yayasan Raden Saleh, yang merupakan penerusan Dari Carpentier Althing Stiching.

 Keberadaan jaringan Zionis Internasional ini pernah di bubarkan dan di larang oleh Presiden Soekarno melalui Lembaran Negara dengan Nomor 18/1961, bulan Februari 1961, yang di kuatkan melalui Keppres no.264 tahun 1962. Yang di bubarkan adalah beberapa organisasi yang merupakan jaringan Zionis Internasional Seperti Rosikrusian, Morl Re-armament, Lion Club, Rotary dan Bahaisme dan seluruh Lodge (loji) mereka di sita.

Di era Soeharto, kendati hubungan Diplomatik tidak ada, beberapa tokoh Militer dan Intellijen berhubungan dengan Israel. Mereka mendapatkjan ilmu dari Negara Zionis tersebut.

Ketika Abdurrahman Wahid berkuasa, semua putus dengan Israel itu dihidupkan kembali. Gusdur mencabut Keppres yang di keluarkan oleh Soekarno itu melalui keppres No.69 Tahun 2000 tanggal 23 Mei 2000.   Walhasil, gerakan kaum Zionis ini kian leluasa di Indonesia.

Apalagi memasuki era Reformasi. Semua kran dibuka dan tidak ada filter sama sekali terhadap racun yang ingin di sebarkan masuk ke Indonesia.

Hubungan kerja sama dagang dengan orag-orang Zionis sudah kasat mata. Misalnya: bagaiman Grup Bakri yang menggandeng perusahaan Rothschild-Yahudi Amerika.

Di Indonesia, para pengemban ide-ide Zionis ini tak lagi berbaju organisasi Zionis tetapi berbaju liberal dan organisasi-organisasi sosial.

Jargon yang di suarakan juga sama yakni kebebasan, persamaan, toleransi, demokrasi, HAM, Pluralisme, dan sejenisnya. Tujuan jangka panjangnya adalah mengakui keberadaanya kaum Zionis sebagai satu entitas politik yang harus di akui. Itulah Israel Raya.

Jaringan Zionis sudah merasuk jauh ke dalam jantung kekuasaan, dan lapisan sosial politik, yang akan menghancurkan kehidupan bangsa Indonesia, yang kemudian Zionis akan dengan sangat mudah memperbudak bangsa ini. (globalmuslim)

Media Islam Online Dinilai Makin Memiliki Pengaruh

Hidayatullah.com--Direktur The Community Of Islamic Ideological Analyst (CIIA), Harist Abu Ulya menilai saat ini media-media Islam telah cukup memiliki pengaruh di kalangan aktivis dan umat Islam. 

Menurut Harist, masyarakat saat ini memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap media Islam, khususnya media Islam online yang kini tumbuh subur. Semua itu, menurutnya, karena umat Islam butuh pembanding dan dibutuhkan sifat kritis di masyarakat.Terutama terhadap berita-berita yang selalu menyudutkan Islam.

"Suka atau tidak beberapa tahun yang akan datang media Islam online akan menjadi rujukan masyarakat dibanding televisi," jelas Harist kepada hidayatullah.com, Rabu (14/11/2012) menanggapi makin maraknya media-media Islam online.

Harist juga melihat beberapa fakta betapa media Islam online yang dinilai cukup memiliki pengaruh dari media televisi. Salah satunya dari kasus batalnya konser Lady Gaga dan penolakan umat terhadap kehadiran tokoh lesbian, Irshad Manji.

Meski kedua tokoh itu dinilai banyak diangkat dan dipopulerkan televisi, namun kedua kasus di atas justru mendapat perlawanan masyarakat, justru ketika diangkat oleh media Islam online. 

Melihat kasus itu, bagaimanapun, menurutnya, media-media Islam mulai menjadi barometer untuk mencarisecond opinion terhadap pemberitaan televisi yang selama ini dikeluhkan kalangan Muslim banyak merugikan Islam.

"Termasuk situs hidayatullah.com, yang menurut saya menjadi bagian dari informasi penting umat yang tidak ditemukan di televis," tambahnya.

Karena itu, Harist berharap media Islam harus lebih berbenah dan lebih mawas diri dan kemungkinan “serangan-serangan” pihak yang tak berkenan.

Ia juga menyarankan agar media-media Islam online harus semakin baik dan memikirkan system pertahanan IT yang lebih baik dan lebih kuat.

"Ketika opini tidak mampu melawan opini, segala cara akan menjadi halal untuk menghancurkan Islam. Kita harus siap dengan semua kemungkinan terburuk itu," tambahnya lagi.*

Malu Peringkat 2 Terkorup, Gubernur Aceh Satroni Gedung KPK

BANDA ACEH - Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah, meminta pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk mengungkap tuntas berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi di Aceh, termasuk menangkap pelaku utama (dalang) korupsi di daerah berjuluk Serambi Mekkah ini.

“Kita sangat malu saat membaca berita bahwa Aceh menduduki peringat kedua terkorup di Indonesia. Makanya saya perlu datang langsung ke KPK, untuk berkoordinasi bagaimana memberantas habis korupsi di Aceh,” kata Zaini Abdullah, dalam perbicangan per telepon dengan Serambi, Kamis (1/11).

Zaini menjelaskan bahwa kedatangannya ke KPK ini adalah untuk yang pertama kali setelah dilantik sebagai Gubernur Aceh pada 25 Juni 2012. Dia merasa prihatin mendengar provinsi yang dipimpinnya disebut sebagai kedua terkorup di Indonesia.

“Saya kan malu dicap sebagai gubernur daerah nomor 2 terkorup. Makanya saya ingin sekali supaya ini diselesaikan, siapa pun yang terlibat, termasuk dalangnya harus diperiksa dan ditangkap. Ini kan Aceh yang malu,” ujarnya.

Gubernur mengatakan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Aceh adalah kasus-kasus sebelum masa pemerintahan dirinya. “Kami hanya kena getahnya,” kata Gubernur Zaini.

Ia mendesak KPK agar mencari dalang-dalang kasus dugaan korupsi di Aceh dan melakukan pencegahan. “Kita berkomitmen untuk membersihkan kembali Aceh dari para koruptor. Jangan sampai Aceh yang berstatus Serambi Mekkah ini dicap banyak malingnya,” imbuh pria yang akrab disapa Doto Zaini ini.

Meski begitu, Gubernur Zaini mengaku belum mengantongi nama-nama dalang korupsi di Aceh. Ia menyerahkan semuanya kepada KPK untuk bisa menyelesaikan masalah korupsi di Aceh. “Pimpinan KPK mengatakan bersedia membantu Aceh,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, kata Gubernur, KPK akan menggelar seminar tentang upaya pencegahan korupsi pada tanggal 21-22 November 2012 di Banda Aceh. “Yang paling penting bagi kita dan KPK adalah melakukan upaya pencegahan, selain penindakan tentunya,” kata Zaini. Menurut Gubernur Zaini, korupsi yang terjadi di Aceh ada di berbagai sektor, terutama di dalam badan pemerintah birokrasi pemerintahan. 

“Saya juga tidak tahu apakah ada aparat kepolisian yang terlibat. Itu terserah kepada mereka (KPK) yang menanggulangi,” sambungnya.

Staf Khusus Gubernur Aceh, Muzakir A Hamid menyebutkan, kedatangan Gubernur Aceh ke KPK kemarin disambut langsung oleh para pimpinan KPK, di antaranya Abraham Samad (Ketua), Busyro Muqoddas, dan Zulkarnain.

Secara terpisah, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid memberi apresiasi tinggi kepada gubernur yang melakukan langkah cepat pencegahan korupsi dan pemberantasan korusi.

“Alhamdulillah, itu langkah bagus dan untuk selamatkan Aceh dari tindak pidana korupsi,” kata Farhan. Sebelumnya, Farhan yang juga anggota DPD asal Aceh, telah berkirim surat pada 3 Oktober 2012 kepada Gubernur Aceh agar melakukan kerja sama dengan KPK.

“Kami ingin menganjurkan dan mendorong agar Pemerintah Aceh yang baru melakukan komunikasi dengan KPK sekaligus meminta KPK menjadikan Aceh secara menyeluruh sebagai daerah percontohan pencegahan korupsi, sehingga benar-benar melahirkan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan akuntabel,” kata Farhan Hamid.

Situs Kantor Berita Antara menulis, beberapa kasus dugaan korupsi di Aceh yang sempat dilaporkan oleh berbagai pihak ialah, dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009. Kemudian dugaan korupsi pengadaan alat radio diagnostik RSUZA Banda Aceh dan dugaan korupsi penjualan besi jembatan dan alat berat Provinsi Aceh.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat berkunjung ke Aceh Agustus lalu menyatakan bahwa hingga September 2012 ada sekitar 56 kasus dugaan korupsi terjadi di Aceh yang dilaporkan ke KPK.

Laporan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada awal Oktober 2012 lalu menempatkan Aceh sebagai provinsi terkorup kedua setelah DKI Jakarta. Aceh, dalam laporan itu disebutkan telah menciptakan kerugian negara sebesar Rp 669 miliar dari berbagai kasus korupsi yang telah terjadi. Selain DKI Jakarta dengan kerugian negara sebesar Rp 721 miliar, Aceh (Rp 666 miliar).